fbpx

Realisasi PAD Kabupaten Kotim Tidak Sesuai Target

realisasi PAD
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana. FOTO: WIJAYA.

SAMPIT – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2020, tidak sesuai target.

Olehnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Syahbana, meminta agar pemerintah memiliki inovasi untuk menggenjot PAD. Salah satunya dengan avaluasi kinerja di setiap unit kerja hingga usaha yang ada.

“Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif. Melalui tata cara ini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap program, kegiatan dan kebijakan,” ungkap Syahbana, Rabu (23/6/2021).

Ia menyampaikan, apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk yang ke – 7 kalinya.

Namun rendahnya realisasi PAD sebesar Rp 232.885.875.083,89 atau sebesar 55,70 persen dari target sebesar Rp 418.095.783.674,00 atau kurang sebesar 44,30 persen. Dari laporan yang pihaknya pelajari pada realisasi pajak daerah yang paling kecil penerimaannya yaitu hanya 24, 89 persen.

Biasanya kata dia pajak daerah selalu mendominasi dalam pendapatan asli daerah, khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kenderaan bermotor (BB NKB).

“Fraksi kami meminta penjelasan kendala apa saja yang menyebabkan rendah penerimaan pajak daerah ini,” tegasnya.

Terhadap rendahnya realisasi PAD, Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru untuk melakukan evaluasi kinerja disetiap unit kerja/usaha, sehingga dengan cepat dapat diketahui kendala-kendala yang menghambat peningkatan pendapatan asli daerah.

“Dari pidato Bupati Kotawaringin Timur, fraksi kami tidak menemukan penjelasan atau laporan besaran kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dalam peningkatan PAD,” ujar Syahbana.

Menurutnya, jika peran dari BUMD masih belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai masih belum optimal dan kreatif mengelola BUMD yang ada. (wij/cen)

DMCA.com Protection Status