PALANGKA RAYA – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia (ADEKSI), Sigit K Yunianto, memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di Jakarta.
RDP tersebut digelar untuk membahas peranan lembaga DPRD dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Menjadi konsentrasi kami adalah peran DPRD dalam pengelolaan DAK. Peran DPRD dalam mempercepat pembangunan daerah serta mencapai prioritas nasional,” ujar Ketua DPRD Kota Palangka Raya ini dalam rilisnya saat memimpin rapat ADEKSI, Kamis (17/6/2021).
Ia mengatakan, sejumlah masalah yang kerap ditemui seputar DAK cukup beragam. Mulai dari level konsep. Kemudian adanya ketidakseimbangan kewenangan antara pusat sebagai pemegang otoritas dan daerah sebagai penerima.
Sedangkan jika ditilik dari segi mekanisme perencanaan hingga pelaporan DAK, maka yang menjadi permasalahan seperti paradigma money follow program belum terwujud optimal dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Yang mana DAK pada umumnya masih berorientasi jangka pendek, pendekatan kolaborasi multistakeholder belum optimal dalam perencanaan, penganggaran, laporan dan monitoring evaluasi, hingga belum optimalnya pendekat yang disinsentif dalam penyerapan DAK di daerah.
“Disini lah kepada BAKN kami usulkan agar ada kebijakan penguatan peran DPRD dalam pengelolaan DAK melalui pendekatan insentif dan disinsetif sebagaimana trifungsi DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan,” tuturnya.
Ia menambahkan, agar dalam alokasi DAK harus didukung capacity building bagi pemda dan DPRD, adanya kelembagaan multistakeholder dari hulu ke hilir serta pola pengelolaan swakelola perlu dievaluasi yang dibarengi dengan pembenahan regulasi dan pemberdayaan SDM.
“Kedepan diperlukan langkah digitalisasi sistem untuk menciptakan sistem yang akuntabel, transparan, terukur dan berkelanjutan,” imbuhnya. (ari/abe/cen)
